Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Terkait adanya dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkuangan Hidup Kabupaten Siak TA 2018 lalu, yang beredar di beberapa media online yang diduga merugikan negara mencapai milyaran rupiah, ini kata mantan bendahara DLH Kabupaten Siak saat itu, Jum’at 19/08/2022.
Dalam kasus ini mantan Bendahara DLH Siak, E, mengatakan bahwa ia kini tidak lagi bekerja di DLH Kabupaten Siak, ia sudah dipindah tugaskan.
"Saya sudah pindah tugas dan staf saya pun sudah diberhentikan gara-gara berita tersebut mencuat di media masa dan bahkan laporan sampai ke Polda Riau,” ungkap E, Jumat 19/08/2022.
Lebih lanjut mantan bendahara DLH ini menjelaskan bahwa uang yang di kembalikan kepada negara bukan hanya sebesar 237 juta saja.
"Temuannya lebih dari pada itu pak, kemarin pada waktu saya dan staf saya dipangil oleh Inspektorat Kabupaten Siak, pihak inspektorat melalui Z mengakui bahwa temuan tersebut bukan hanya 1 Miliar tetapi lebih dari 4 Miliar karena rinciannya banyak,” terang E selaku mantan Bendahara DLH Siak tahun 2018 tersebut.
Selain itu, masih kata E, yang saat itu didampingi S (mantan staf E saat di DLH) mengatakan pengadaan barang dan jasa di Dinas DLH juga diduga banyak yang fiktif.
“Kalau boleh jujur saya menyampaikan bahwa ada beberapa proyek yang diadakan oleh pihak DLH Siak ada yang fiktif, contohnya proyek pengadaan alat kebersihan yang anggaran lebih dari 400 juta diubah menjadi pesanan (GU/Ganti Uang) dipecah menjadi puluhan juta. Harusnya kegiatan itu dikontrakkan, padahal itu satu kesatuan sebuah anggaran proyek yang sudah disahkan di DPRD Siak sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa,” pungkasnya.
Terkait hal ini, mantan bendahara DLH Kabupaten Siak berharap kasus ini diusut tuntas.
Menyikapi hal ini, Bupati DPD LIRA Kabupaten Siak, akan membantu untuk meneruskan kasus ini sampai ke Mabes Polri dan KPK.
“Saya merasa terpanggil untuk bisa membantu kawan-kawan yang terzalimi. Kebetulan saya kemarin ikut serta dalam mendalami program KPK sehingga saya mendapatkan sertifikat dalam kegiatan tersebut,” ujar Dedi Bupati LIRA Siak.
Ia akan berkoordinasi dengan Presiden LIRA yang berada di Jakarta. Kebetulan adalah staff Hukum Kepresidenan RI.
"Kami ini juga sebagai Shadow Goverment, jadi LIRA berkewajiban menjaga dan mengkoreksi jalannya roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Insyallah hari Senin kami akan melayangkan surat ke kejaksaan serta inspetorat Kabupaten Siak yang tembusannya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait yaitu KPK,” pungkas Dedy, Bupati DPD LIRA Kabupaten Siak ini.
Sementara inspektorat kabupaten Siak belum didapat keterangan resmi terkait dugaan adanya kasus ini.***komar.do
